Dugaan Penyimpangan Program MBG Disorot, KPKB Minta Pemerintah Evaluasi SPPG dan Perkuat Pengawasan

Dede Mulyana Ketua umum KPKB

JAKARTA, SUARALINTASBANTEN.my.id – Dugaan adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat perhatian publik. Aktivis yang tergabung dalam Pemantau Korupsi Banten Bersatu (KPKB) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya memastikan program berjalan sesuai tujuan dan aturan yang berlaku.

Ketua Umum KPKB, Dede Mulyana, mengatakan program MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Karena itu, menurutnya, pelaksanaan program harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang kuat.

"Program yang menyentuh kebutuhan masyarakat banyak harus dipastikan berjalan sesuai aturan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar," ujar Dede, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya berdasarkan laporan administrasi, tetapi perlu dilakukan melalui pengecekan langsung ke lapangan. KPKB mendorong pemerintah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPPG tanpa pemberitahuan sebelumnya guna memastikan kondisi pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

"Sidak penting dilakukan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan, distribusi makanan, tata kelola anggaran, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Selain itu, KPKB juga meminta lembaga pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan langkah pengawasan secara transparan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Jika nantinya terdapat pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran hukum, maka harus diproses sesuai aturan.

"Kami mendukung penuh keberlanjutan Program MBG karena memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat. Namun pengawasan harus diperkuat agar program ini tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok," tegas Dede.

KPKB berharap pemerintah pusat maupun daerah terus membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan Program MBG. Dengan pengawasan yang kuat, program tersebut diharapkan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Reporter: Tim Redaksi

Sumber: Pernyataan Aktivis KPKB

Editor: Redaksi Nasional